Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena berharap pengembangan infrastruktur Bandara Marinda Raja Ampat bisa meningkatkan sektor pariwisata baik lokal maupun internasional. Pasalnya, infrastruktur di bidang transportasi menuju Raja Ampat dinilai masih minim.

Apalagi sudah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo yang meminta runway (landasan bandara-red) minimun sepanjang 2.000 meter. Kondisi saat ini Bandara Marinda Raja Ampat hanya memiliki panjang 1.400 meter, dan untuk tahun anggaran 2017, kata Michael Wattimena, ada penambahan runway sepanjang 200 meter menjadi 1.600 meter.

“Diharapkan untuk bandara, pesawat berbadan besar itu bisa mendarat disini, berarti minimum runway harus sekitar 1.700, tetapi normalnya kalau bisa 2.000 meter, makanya dari Komisi V DPR salah satu objek kunjungan kami dalam reses ini ke Marinda supaya dengan adanya pengembangan lapangan terbang Marinda ini ada peningkatan terhadap pariwisata, baik lokal maupun juga internasional,” kata Michael kepada Parlementaria, saat meninjau Bandara Marinda, Sorong, Papua Barat, Rabu (2/11/2016) dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR. 

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan, banyak orang menganggap kunjungan ke Raja Ampat biayanya sangat tinggi, salah satunya menyangkut soal aspek biaya penerbangan. “Saat ini baru pesawat Susi Air yang berkapasitas 12 penumpang dan itu tidak rutin, setiap hari satu penerbangan, itu pun cuma tiga kali, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau kita mau lebih peningkatan nasional, maka penerbangan itu minimal satu hari sekali dan kalau bisa pesawat berbadan besar bukan pesawat penumpang kecil seperti yang sekarang ini,” ujarnya.

Michael yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR itu berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan bandara ini, terlebih Bandara Marinda ini salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Kaitan dengan masalah KSPN, kami Komisi V DPR mengharapkan insfrastrukturnya semua itu bisa dapat menunjang peningkatan pariwisata nasional, bukan saja di Raja Ampat, karena dengan hadirnya wisatawan baik domestik atau manca negara, otomatis akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat yang ada khususnya disekitar sini,” katanya.

Michael mengatakan kehadiran Komisi V DPR dalam kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat ini selain mengecek kondisi infrastruktur yang terkait di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat (Kemenpupera) di wilayah setempat seperti bandara dan pelabuhan laut, juga melihat aksesibilitas menuju ke sarana-sarana transportasi  apakah bisa ditempuh dengan baik.

“Kita juga mau lihat akses jalannya ke bandara dan pelabuhan laut bisa ditempuh dengan baik atau tidak,” katanya.

Kunjungan kerja kali ini diikuti oleh anggota Komisi V DPR, diantaranya, Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Daniel Mutaqien Syafiudin (F-PG), Hamka B Kady (F-PG), Ade Rezeki Pratama (F-Gerindra), Moh. Nizar Zahro (F-Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Fathan (F-PKB), Soehartono (F-Nasdem), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).  

Sementara itu, Kepala Bandara Marinda Raja Ampat, Uspin mengatakan pihaknya saat ini hanya bisa melakukan kegiatan fisik seperti pelebaran runway strip dimana pelebaran ini dimaksudkan untuk pemenuhan standar yang mengarah ke pesawat yang memiliki tipe lebih besar sejenis pesawat ATR 72.

Uspin berharap awal tahun 2017 ini pihaknya bisa melakukan pengembangan lebih maksimal lagi. “Cuma tahap-tahap pengembangannya kita tidak bisa langsung, karena master plan bandara ini kan belum selesai,” jelasnya. (nt), foto : nita juwita/hr.